Bela Bahlil tentang Elpiji, Golkar: Semua Kebijakan Harus Diketahui Presiden

Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menyatakan bahwa tidak mungkin ada kebijakan menteri yang diambil tanpa persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Ia yakin tidak ada perbedaan pandangan antara Prabowo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengenai kebijakan pelarangan penjualan gas elpiji 3 kg oleh pedagang eceran. "Semua kebijakan menteri, baik dari Golkar maupun lainnya, pasti diketahui Presiden. Tidak mungkin sebaliknya," ujar Doli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). "Tidak ada menteri yang berani membuat kebijakan tanpa koordinasi atau instruksi Presiden," tambahnya.

Doli menjelaskan bahwa kebijakan Bahlil bertujuan untuk mengatur tata niaga gas elpiji subsidi, meskipun ia mengakui kebijakan tersebut memicu pro dan kontra di masyarakat. "Pengaturan tata niaga ini penting untuk kepentingan jangka menengah dan panjang. Seperti halnya ketika seseorang sakit, untuk kesembuhan jangka panjang, perlu disuntik terlebih dahulu," ujarnya. "Suntikan itu memang menyakitkan, tetapi jika berhasil, jangka panjangnya akan sehat," tambahnya.

Doli menekankan bahwa setiap kebijakan menteri selalu didasarkan pada arahan Presiden. "Tidak ada satu pun menteri, di kabinet presiden mana pun, yang mengambil kebijakan tanpa koordinasi atau arahan dari Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo membatalkan kebijakan Bahlil yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg setelah mendapat protes keras dari masyarakat. Kebijakan tersebut dianggap menyulitkan warga mendapatkan gas bersubsidi. Bahkan, ada laporan seorang ibu lansia dari Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal karena kelelahan setelah antre LPG 3 kg. Menyusul sorotan ini, Prabowo membatalkan kebijakan tersebut.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak berasal dari Presiden. Namun, melihat situasi di masyarakat, Prabowo memerintahkan agar pengecer bisa kembali menjual elpiji subsidi. "Sebetulnya, kebijakan melarang itu bukan dari Presiden. Tapi setelah melihat situasi, Presiden menginstruksikan agar pengecer bisa beroperasi kembali. Sambil berjalan, pengecer diintegrasikan sebagai sub pangkalan dengan administrasi yang disesuaikan," ungkap Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang ini, simak juga "artikel ini".