Langsung ke konten utama

Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Polisi Amankan Tersangka Baru

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Kaget Mendikti Saintek Satryo Soemantri Akan Direshuffle

INFODUNIAKITA.com - Politikus PKB ini menyatakan bahwa belum ada informasi resmi yang diterimanya mengenai rencana ini. "Kami di Komisi X belum mendengar apa pun dan terkejut dengan berita ini. Namun, jika benar, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. 

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Kaget Mendikti Saintek Satryo Soemantri Akan Direshuffle

Langkah Presiden Prabowo dalam mereshuffle menterinya, kami serahkan kepada beliau karena lebih memahami situasinya," ujar Lalu Hadrian di Gedung DPR RI, Rabu (19/2/2025). Lalu berharap jika ada perubahan pada posisi Mendikti Saintek, penggantinya dapat menerjemahkan visi-misi Presiden Prabowo, terutama dalam pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Mengenai kinerja Satryo, Lalu menyebut bahwa sejauh ini koordinasi dengan Komisi X berjalan lancar. 

Dilansir oleh Infoduniakita.com, Lalu menyatakan bahwa selama ini semua berjalan lancar dan bahkan mengapresiasi kinerja Satryo yang dianggap baik selama menjabat. Dalam beberapa bulan terakhir, Komisi X terus berkoordinasi dalam pembahasan program pendidikan tinggi. "Beberapa kali beliau hadir dalam rapat kerja dengan kami, menyampaikan program-program pendidikan tinggi, termasuk mengawal sekolah unggulan Garuda,” ucap Lalu. “Dalam rapat terakhir, beliau juga menekankan pentingnya anggaran pendidikan tinggi, seperti beasiswa dan BOPTN, tidak terdampak oleh efisiensi anggaran," tambahnya. Meski hubungan Satryo dan Komisi X baik, Lalu enggan berspekulasi apakah isu reshuffle terkait dengan demonstrasi karyawan Kemendikti Saintek atau demo mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” baru-baru ini.. 

"Kalau komunikasi dengan Komisi X baik-baik saja. Persoalan internal di Kemendikti Saintek, kami tidak ikut campur. Itu bisa saja menjadi penilaian Presiden Prabowo dan tim di Istana. Namun, yang jelas, reshuffle adalah hak prerogatif presiden," tutupnya. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan melantik sejumlah pejabat negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini. Teddy tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pejabat yang akan direshuffle, namun informasi yang beredar menyebut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro termasuk dalam daftar reshuffle tersebut.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hasto Kristiyanto Menyajikan Bukti 1 Kontainer dalam Sidang Praperadilan Melawan KPK

Tim hukum Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyajikan satu kontainer berisi bukti tertulis dalam sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto mengajukan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait mantan calon anggota legislatif PDI-P, Harun Masiku.  "Kami membawa alat bukti satu kontainer," ujar juru bicara tim hukum Hasto, Ronny Talapessy, kepada Kompas.com, Kamis (6/2/2024). Ronny menjelaskan, bukti ini akan disampaikan setelah KPK memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan pihak Hasto pada Rabu (5/2/2025). Hasto mengajukan gugatan untuk menggugurkan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi yang ditetapkan oleh KPK. KPK menuduh Hasto menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antarwaktu.  Hasto juga dituduh menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang buron sejak 2020...

Buntut Kasus Pertamax Oplosan, Komisi XII Usulkan Revisi UU Migas Segera Dibahas

INFODUNIAKITA.com - Komisi XII DPR RI mendesak agar revisi Undang-Undang (UU) Migas segera diprioritaskan menyusul mencuatnya isu Pertamax oplosan yang terkait dengan kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyatakan bahwa revisi ini mendesak dilakukan, mengingat pasca putusan MK tahun 2012 hingga kini belum ada perubahan signifikan dalam UU Migas. “Ini momentum yang tepat. Bersama-sama dengan Komisi XII, kami sepakat bahwa sudah saatnya UU Migas direvisi. Revisi ini penting untuk memperjelas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM),” ujar Bambang saat ditemui di Jakarta Timur, Kamis (27/2/2025). Bambang menambahkan revisi UU Migas akan mengatur lebih tegas mengenai pembagian tanggung jawab antara pengawasan di sektor hulu dan hilir. “Ke depan, kita ingin semua lebih jelas. Siapa yang bertanggung jawab di pengawasan, siapa yang mengurusi ...

Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Polisi Amankan Tersangka Baru

INFODUNIAKITA.com   - Perkembangan kasus pembunuhan berencana terhadap TS dan anaknya AMR di Subang, Jawa Barat, terus menunjukkan kemajuan. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar berhasil menangkap tersangka baru, Abi Aulia, yang diketahui merupakan anak kedua dari tersangka Mimin. Kombes Pol Surawan, Direktur Reskrimum Polda Jabar, mengonfirmasi bahwa Abi Aulia telah ditahan. Berkas perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan akan segera diproses secara hukum. "Abi Aulia sudah kami tangkap dan tahan setelah perkaranya dinyatakan P21," kata Surawan pada Jumat (28/2/2025). Sementara itu, Mimin, istri kedua Yosep Hidayah (terdakwa yang divonis 20 tahun penjara dalam kasus ini), serta anak pertamanya, Arghi Reksa, masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. "Proses terhadap mereka masih berlangsung," tambah Surawan. Pihak kepolisian berencana menggelar konferensi pers resmi terkait penangkapan ini pada pekan depan. "Kami akan meri...