INFODUNIAKITA.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengadakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2025 di seluruh provinsi. Mulai dari persiapan, pengumpulan data, hingga penghitungan hasil, SNLIK 2025 diharapkan dapat menjaga kualitas dan akurasi, sehingga indeks yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia saat ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, hadir dalam pemantauan pelaksanaan SNLIK 2025 di Kelurahan Pegangsaan 2, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jumat (7/2/2025). Pada kesempatan tersebut, Friderica menyampaikan bahwa SNLIK yang dilakukan bersama BPS mengukur lima aspek: pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
"Dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), ada kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk melakukan edukasi dan literasi. Survei ini membantu mengevaluasi efektivitas program OJK,” ujar Friderica dalam siaran pers OJK yang diterbitkan Sabtu (8/2/2025). Dia menekankan bahwa sesuai studi OECD, tingkat literasi keuangan berkorelasi positif dengan kesejahteraan. “Kami terus mendorong masyarakat agar tidak hanya terliterasi tetapi juga memanfaatkan produk jasa keuangan,” lanjutnya. Sementara itu, Amalia berharap SNLIK 2025 dapat memberikan manfaat bagi kebijakan OJK di masa depan.
“Terima kasih kepada OJK atas kerja samanya, hasil SNLIK ini akan digunakan untuk kebijakan yang lebih baik,” ucap Amalia. Witnessing SNLIK bertujuan memastikan pendataan survei dilakukan dengan benar oleh Petugas Pendata Lapangan (PPL). Witnessing juga dilakukan oleh Kantor OJK Daerah dan BPS Pusat di setiap provinsi untuk menjaga kualitas pendataan SNLIK 2025. Pendataan SNLIK 2025 berlangsung dari 22 Januari hingga 11 Februari 2024 di 34 provinsi, mencakup 120 kabupaten/kota, 8 wilayah KOJK, dengan 1.080 Blok Sensus (BS).
Pendataan lapangan dilakukan oleh 375 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 121 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) secara tatap muka menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Masing-masing PPL bertanggung jawab atas 2 hingga 3 wilayah BS didampingi PML. Hasil SNLIK 2025 ini akan menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), target inklusi keuangan Indonesia harus mencapai 90 persen pada 2024. Ini menjadi alasan utama OJK melaksanakan SNLIK 2025 untuk mengevaluasi pencapaian target tersebut.
Untuk mencapai target tersebut, OJK menggalakkan program literasi dan inklusi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembayaran, dan asosiasi. Selain itu, OJK dan Pemerintah Daerah juga merancang dan melaksanakan program inklusi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Rangkaian program ini bertujuan membangun masyarakat Indonesia yang literate, educated, dan protected.
Komentar
Posting Komentar